KONUT, Aspirasisultra.com — Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Utara, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penyelarasan Program Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 itu diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Forum ini menjadi ajang penting untuk memperkuat komunikasi lintas sektor dan memastikan arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional.
Dalam forum tersebut, berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) memaparkan strategi pembangunan serta arah kebijakan nasional untuk tahun mendatang. Setiap daerah, termasuk Konawe Utara, diberi kesempatan mempresentasikan capaian dan arah kebijakan daerah guna mendapatkan dukungan dan sinkronisasi program lintas instansi.
Sekda Konawe Utara menyebut, partisipasi aktif dalam kegiatan ini sangat penting bagi daerah, terutama dalam memastikan setiap program pembangunan daerah mendapat dukungan dari kementerian teknis terkait.
“Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi. Kita ingin memastikan setiap program di daerah dapat terkoneksi dengan prioritas nasional, baik dalam hal pembiayaan, kebijakan, maupun pelaksanaan di lapangan,” ujar Dr. Safruddin.
Selain mengikuti sesi pleno, Sekda Konut bersama Kepala Bappeda juga menjalin koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian yang menjadi mitra strategis daerah, seperti Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian PUPR. Mereka menyampaikan usulan program pembangunan Konawe Utara untuk tahun anggaran 2026, yang diharapkan mendapat dukungan lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah Konawe Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Laporan: Red
