KOLTIM, Aspirasisultra.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Ir. Idarwati, MM. menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan, khususnya beras, di wilayahnya hingga pertengahan tahun 2025 dalam keadaan sangat aman. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai oleh Media Aspirasisultra.com Senin (16/06/2025)
Menurut Dr. Ir. Idarwati, produksi gabah di Kolaka Timur saat ini mencatat surplus signifikan, yakni mencapai lebih dari 60 ribu ton.
“Jadi produksi gabah kita kurang lebih 60 ribu ton. Dengan jumlah masyarakat yang ada, maka kita surplus kurang lebih 35 ribu ton,” ujarnya.
Saat ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap gabah petani. Untuk wilayah Kolaka Raya (Kolaka Timur, Kolaka, dan Kolaka Utara), total serapan gabah oleh Bulog mencapai 18 ribu ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8 ribu ton tersimpan di Kolaka Timur, dengan rincian 2.500 ton di gudang Bulog dan 5.000 ton di beberapa penggilingan, Mawar, Putra Tunggal serta Elena Jaya.
Idarwati menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau harga pembelian pemerintah (HPP) guna memastikan petani mendapat harga yang layak.
“Harga gabah kini sudah menembus Rp7.000 sampai 7100 per kilogram, jauh di atas HPP sebesar Rp6.500, ini memberikan angin segar bagi para petani, karena pada tahun sebelumnya harga gabah hanya sekitar Rp4.500,” Jelasnya
Idarwati menambahkan bahwa Jagung juga sudah mencapai Rp5.500, yang membuat petani merasa diuntungkan
“Petani kini tersenyum karena harga gabah dan jagung naik. Jagung sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Ini merupakan capaian penting karena hasil panen di musim tanam pertama dan kedua mendapatkan nilai jual yang layak,” ucapnya.
Lebih lanjut, bahwa kenaikan harga gabah berdampak pada harga beras di pasaran, tetapi hal ini wajar karena mengikuti harga di tingkat produksi. Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah terus memantau harga dan memastikan tidak ada spekulasi liar yang merugikan masyarakat.
Peningkatan harga ini berdampak langsung pada harga beras di pasar. Namun, menurut Idarwati, ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya harga di tingkat produksi.
“Kami bersama Satgas Pangan akan terus menjaga agar tidak ada permainan harga yang merugikan petani maupun masyarakat,” tambahnya.
Terkait distribusi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Idarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat akan mulai menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada bulan Juni dan Juli 2025. Tahun lalu, Kolaka Timur mendapat jatah CBP sebanyak 132 ton yang dibagikan kepada 13.200 penerima manfaat.
Tahun 2025 Ini, distribusi akan dilakukan kembali berdasarkan data kemiskinan ekstrem yang telah diverifikasi oleh Bappeda Koltim, Dr. Mustakim Darwis, SP.,M.Si.
“Bulog telah menampung beras yang akan dibagikan. Kami sudah siap mendistribusikan ke seluruh desa di Kolaka Timur. Kami juga memiliki cadangan beras pemerintah daerah sebanyak 37 ton yang bisa digunakan jika terjadi bencana,” ujarnya
Idarwati mengakui bahwa distribusi beras ke wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transportasi. Namun, ia menyatakan bahwa sejauh ini distribusi tetap berjalan berkat inisiatif para pedagang lokal.
“Saat panen raya berakhir, kami berharap pemerintah dapat memberikan subsidi biaya distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Begitu SPHP keluar dari Bulog atas perintah pusat, kami akan langsung melakukan Gerakan Pangan Murah,” Tambah Idarwati.
Hingga kini, Bulog telah mengantongi stok sekitar 18 ribu ton beras untuk wilayah Kolaka Raya, termasuk 8 ribu ton di Kolaka Timur yang siap digunakan sebagai cadangan nasional. Proses distribusi SPHP tinggal menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Selain beras, cabai menjadi fokus utama pengendalian inflasi karena harganya yang sangat fluktuatif. Idarwati menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa sebesar 20% untuk menanam komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit dan cabai keriting.
“Seluruh desa wajib memprogramkan penanaman cabai. Kami akan menggelar sosialisasi di Uluiwoi dan Ueesi agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan. Jangan semua ditanami nilam, sehingga tidak ada lahan lagi untuk cabai,” Jelasnya.
Dinas Ketapang telah mendistribusikan bibit kepada lebih dari 80 rumah bibit di desa-desa, terutama kelompok wanita tani.
“Jika harga cabai anjlok, pemerintah harus siap memberikan subsidi. Misalnya, harga minimal Rp20.000 per kilogram, kalau turun jadi Rp15.000, maka subsidi Rp.5.000 perlu diberikan agar petani tetap semangat menanam,” tambah kadis ketapang.
Ia menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani dan memastikan rumah bibit aktif berproduksi. Kepala desa dan kepala BPMD juga diminta serius mendukung gerakan ini demi menekan laju inflasi pangan.
Menurut, Idarwati mengatakan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Harus kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, BPMD, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan pengendalian harga dan distribusi pangan.
“Kita sudah menyurat ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi agar SPHP bisa segera didistribusikan. Jadi, masyarakat tidak perlu panik. Persediaan ada, tinggal menunggu distribusi. Yang penting desa jangan hanya fokus ke jagung saja, tapi juga ke cabai dan sayuran lainnya,” tegasnya
Dengan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kolaka Timur, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati dan Plh Sekda Koltim, inflasi di daerah ini berhasil ditekan.
Idarwati menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga IPH Kolaka Timur pada minggu kedua Juni 2025 berada di angka 1,26%, dengan komoditas penyumbang inflasi:
Daging ayam ras : (0,6479), Beras : (0,5477), Cabai merah : (0,0896)
Sementara IPH Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode yang sama mencapai 1,32%, dengan komoditas penyumbang inflasi serupa.
Ia juga menyampaikan bahwa ada tiga kabupaten dengan IPH tertinggi (Inflasi) di Sultra adalah :
Kabupaten Bombana : 2,96%
Kabupaten Buton : 2,21%
Kabupaten Konawe Selatan : 1,78%
Sedangkan kabupaten dengan IPH terendah adalah Buton Selatan dengan : 0,15% (deflasi).
“ Jadi, Alhamdulillah, IPH Koltim kini sudah di bawah rata-rata provinsi. Minggu pertama Juni 2025 kita sempat tertinggi dengan IPH 2,29%, namun berkat kerja keras semua pihak, IPH minggu kedua turun menjadi 1,26%. Kita bahkan sudah keluar dari daftar 10 besar nasional daerah tertinggi inflasi,” jelasnya.
Sebagai lanjutan, Tim TPID Koltim akan melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:
1. Gerakan menanam cabai seluas 1 hektar di Desa Lalosingi, yang akan diikuti oleh kecamatan-kecamatan produsen cabai seperti Ladongi, Tirawuta, Lambandia, dan Mowewe.
2. Sosialisasi pemanfaatan dana desa 20% untuk hortikultura oleh Kepala BPMD Koltim, Kusram maroli, S.Pt., M.P., yang kini tengah berlangsung di dearah terpencil di Kecamatan Ueesi dan Uluiwoi.
3. Mengantisipasi dan berkoordinasi terus dengan bulok dalam rangka pelepasan cadangan beras pemerintah daerah yang akan dilibatkan pada bulan Juni dan Juli 2025.
4. Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah, berkoordinasi dengan Bulog dalam rangka pelepasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Itulah langkah-langkah konkret yang akan kami lakukan untuk terus menerus menekan inflasi di Kolaka Timur secara berkelanjutan,” tutup Idarwati.
Laporan : Jumran
