KOLTIM, Aspirasisultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) mendukung penuh komitmen Polres Koltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih melalui kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Polres Kolaka Timur, Kamis (24/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah Koltim Rismanto Runda, S.Sos., M.M. Turut hadir Kapolres Kolaka Timur AKBP Tinton Yudha Riambodo, S.H., S.I.K., M.H., Wakil Ketua DPRD Koltim Aris Prasetyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka Timur, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat.
Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bentuk komitmen Polres Kolaka Timur dalam membangun institusi yang profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Koltim H.Yosep Sahaka menyampaikan apresiasi atas komitmen Polres Koltim dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaborasi yang kuat antar lembaga.
“Komitmen menuju WBK dan WBBM merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur siap terus bersinergi bersama Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani,” ujar Plt. Bupati Koltim.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta memperkuat budaya integritas di Kabupaten Kolaka Timur demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
Laporan : Jumran
